Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan, pandemi virus corona atau Covid 19 berdampak serius bagi kesehatan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Namun ada perubahan pelayanan publik yang lebih baik akibat wabah ini. Secara bertahap, Covid 19 menuntut aparatur sipil negara (ASN) untuk memberi layanan masyarakat secara digital, menciptakan inovasi, dan lain sebagainya.
Hal itu disampaikan Diah Natalisa saat menjadi narasumber pada webinar bertema Berdamai dengan Covid 19 (?): Agenda Kebijakan Pelayanan Publik di Era New Normal, Selasa (16/6/2020). “Pandemi memaksa ASN untuk melakukan perubahan perilaku dan budaya,” ungkap Diah. Perubahan berikutnya yang dijelaskan Diah, yakni pelayanan tatap muka bertransformasi menjadi layanan online atau daring.
Pandemi memaksa penyelenggara pelayanan untuk mengubah mindset bahwa digitalisasi layanan merupakan solusi dalam akselerasi dan penyederhanaan pelayanan. Terlepas dari berbagai kemudahan akibat digitalisasi layanan, pemerintah perlu waspada terhadap keamanan siber. “Hal ini jangan sampai penyelenggaraan layanan online disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegas Diah.
Akibat wabah yang menyerang Indonesia sejak empat bulan lalu ini, anggaran belanja pemerintah juga terjadi penghematan. Masa pandemi ini memaksa pemerintah untuk kreatif dan melakukan efisiensi anggaran dari berbagai sumber tanpa harus mengurangi produktivitas. Usaha pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan Covid juga memperkuat sinergi dan kolaborasi dari berbagai sektor pemerintahan.
Tak hanya pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat juga berkolaborasi memerangi wabah ini. Selama Covid 19 mewabah, banyak tercipta inovasi, kreativitas, dan terobosan yang dilakukan banyak pihak. Selain penerapan teknologi, ada juga inovasi atau terobosan yang muncul dari pendekatan humanis kepada masyarakat.
Kementerian PANRB pun berinisiatif untuk memberikan apresiasi bagi pihak yang menciptakan inovasi pelayanan publik penanganan Covid 19. Selain memberikan penghargaan, Kementerian PANRB juhga membantu penyebarluasan atau replikasi inovasi tersebut ke berbagai daerah. Penghimpunan inovasi ini bertujuan untuk mendapatkan basis data inovasi Covid 19 yang memenuhi syarat dan kriteria sehingga dapat menjadi pembelajaran dan tukar menukar pengetahuan, baik pada level nasional maupun internasional.
Untuk memutus rantai penyebaran Covid 19, pemerintah juga memberlakukan skema work from home bagi ASN. Pegawai tidak perlu hadir di kantor, tetapi tetap bisa terhubung dengan pemanfaatan teknologi. Terlepas dari konteks pekerjaan, bagi Diah, pelaksanaan WFH juga berdampak pada pengurangan kemacetan dan mengurangi polusi udara.