Politikus Gerindra, Novita Wijayanti meminta pemerintah segera membenahi data penerima bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat terdampak virus corona atau Covid 19. Diketahui, terdapat perbedaan data penerima bansos antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. "Harus segera di update data terbaru bagi para penerima bansos Covid 19, agar penyalurannya pun tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan," kata Novita kepada wartawan, Jakarta, Kamis (21/5/2020).
Novita menyarankan, dalam perbaikan data, pemerintah pusat harus mempercayakan pendataan masyarakat penerima bantuan kepada para Kepala Desa (Kades) yang berkoordinasi dengan RT/RW. Jangan kemudian, sambung dia, data yang diberikan dari tingkat desa kepada pusat, justru berbeda ketika implementasi dilapangan. "Jangan sudah minta (data) tapi yang keluar nama nama penerima dari atas beda dengan yang didata Kades. Kasian Kades jadi benturan sama masyarakat," ujar Anggota Komisi V DPR itu.
Novita menyoroti pengawasan dalam penyaluran bansos sembako di masyarakat. Karena ada beberapa tempat selain data yang tidak tepat, barang bantuan pun banyak yang tidak sesuai ketentuan. Oleh sebab itu, Ia pun menilai perlu ada perubahan skema dari bantuan sembako ke uang tunai, dalam meminimalisir terjadinya hal tersebut.
"Kalau skemanya diubah menjadi uang tunai, akan sangat berdampak positif pada kondisi perekonomian di daerah, dan menstimulus daya beli masyarakat terhadap barang akan meningkat," paparnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melihat, masih ada data yang tidak sinkron terkait warga penerima bantuan sosial (bansos) saat pandemi virus corona atau Covid 19. "Memang ini ada data yang tidak singkron. Oleh sebab itu saya minta ini segera diselesaikan, agar masyarakat yang menunggu bantuan ini betul betul bisa segera mendapatkan," kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi meminta mekanisme bansos dibuat lebih terbuka dan transparan ke depannya. Tentunya, dengan melibatkan RT dan RW untuk mendata pembagian bansos tersebut. "Libatkan, saya kira dilibatkan RT, RW, desa, dibuat mekanisme lebih terbuka, lebih transparan," ucap Jokowi.