Terkait rencana pemerintah menerapkan new normal di tengah pandemi virus corona (Covid 19), Erick Thohir, Mahfud MD, dan tokoh lainnya memberikan tanggapan. Penerapan new normal ini diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. Diketahui, empat provinsi dan 25 kabupaten/kota akan melaksanakan new normal tahap pertama.
Aktivitas sosial ekonomi akan dibuka sesuai disiplin protokol kesehatan. Menteri BUMN, Erick Thohir, mengatakan new normal paling tidak akan dilaksanakan selama lima bulan mendatang. New normal akan memakan waktu 4 5 bulan ke depan, tidak mungkin langsung," kata Erick, Selasa (26/5/2020), dilansir .
Terkait pelaksanaan new normal di seluruh BUMN, kata Erick, pihaknya akan menekankan tiga poin utama. Yaitu jam kerja yang fleksibell, penekanan protokol kesehatan, dan akselerasi teknologi. Ia pun mengaku penerapan new normal di perkantoran atau industri tidaklah mudah.
Pasalnya, Erick menilai setiap perusahaan memiliki kriteria dan pendekatan yang berbeda dalam pengoperasiannya. "Di BUMN saja kita lagi coba push supaya semua mengerti poin poin ini," kata Erick. "Ini kenapa kita mesti try and erro r," tambah dia.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menilai diterapkannya new normal tanpa pengendalian yang baik akan memicu penambahan kasus Covid 19. Mengutip , Mardani mengatakan sekarang belum saatnya melakukan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Karena, menurut Mardani, akan berpotensi menimbulkan bencana Covid 19 lebih besar.
"Belum saatnya melakukan relaksasi kebijakan PSBB dan mempersilakan masyarakat beraktivitas kembali secara normal," jelas Mardani Ali Sera dalam keterangan tertulisnya, Selasa. "Akan ada potensi bencana lebih besar tanpa melakukan pengendalian dalam kebijakan ini," tambahnya. Lebih lanjut, Mardani mengaku heran melihat pemerintah berencana melakukan relaksasi PSBB dan menerapkan new normal .
"Masih belum ada vaksin resmi ditemukan. Lalu kenapa pemerintah nekat melakukan pelonggaran? Sama saja dengan bunuh diri masal," kata dia. Dibanding aspek ekonomi, Mardani menganggap pemerintah lebih baik mengedepaknkan aspek kesehatan. Tak hanya itu, Mardani Ali Sera juga menyarankan pemerintah membuat kebijakan pencegahan berdasarkan data ilmiah.
Pasalnya, masyarakat menjadi tidak patuh karena aturan yang tak jelas. "Ketidak disiplin masyarakat itu karena ketidak jelasan aturan, orang di larang ke mall tapi mall di buka, orang dilarang mudik tapi kendaraan boleh lewat, bandara masih dibuka," ujar Mardani. "Ingat semua legacy ini akan jadi sejarah adanya rezim pemerintahan labil," tandasnya.
Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Achmad Dimyati Natakusumah, menolak berdamai dengan Covid 19. Terlebih jika harus berdampingan dengan virus corona untuk menghadapi new normal . Dikutip dari , Achmad mengatakan virus corona merupakan the silent enemy yang harus dimusnahkan.
“Tidak ada artinya kemajuan pertumbuhan ekonomi dan lain lain bila manusia di muka bumi ini musnah secara perlahan lahan, dan binasa semua karena terjangkit dan dikuasai Covid 19," ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa. "Prioritas saat ini adalah bagaimana Covid 19 segera lenyap dan binasa dalam waktu yang cepat dan tepat. Semoga Indonesia bisa sukses dalam peperangan melawan Covid 19 ini,” imbuhnya. Achmad menambahkan, hal yang diperlukan untuk mengalahkan Covid 19 adalah perencanaan matang dan kekompakan seluruh elemen.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatuh Wafiroh, memperingatkan agar aturan new normal tidak tumpang tindih dengan aturan yang telah ada. "Kita berharap peraturan ini tidak seperti peraturan peraturan sebelumnya yang satu tumpang tindih, yang kedua terkesan sering berubah ubah," katanya, Selasa, dilansir . Lebih lanjut, Nihayatuh mengatakan ia memahami langkah pemerintah dalam menerapkan new normal .
Hal ini terkait dampak Covid 19 terhadap perekonomian, sosial, dan lain sebagainya. Meski begitu, ia meminta masyarakat agar tetap waspada dan melakkan protokol kesehatan. "Kita tetap waspada dan tetap melakukan protokol Covid 19, tapi satu sisi roda perekonomian juga tidak mati 100 persen," tandas dia.
Meski saat ini belum mengambil keputusan terkait new normal , pemerintah tengah merancang sejumlah model perhitungan matematis. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, dalam acara Halalbihalal Idul Fitri 1441 H Keluarga Besar Universitas Sebelas Maret (UNS) via online, Selasa. "Saudara, sekarang ini pemerintah, karena tadi disebut Menkopolhukam, ada wacana, belum keputusan. Wacana bagaimana tentang new normal itu."
'Oleh karena itu ada model model perhitungan. Perhitungan matematis. Di dalam sidang kabinet itu ada tiga sumber," jelas Mahfud MD, Selasa, dilansir . "Oh ini ada penurunan kalau ada pembatasan. Tapi semuanya bisa dihitung. Jakarta sekarang sudah 0,9. Ada sembilan provinsi yang sekarang di bawah satu, nih lumayan bagus." "Tapi ada juga yang tinggi sekali, di Gorontalo, Jawa Timur, dan macem macem itu. Itu ada perhitungannya. Nah di dalam keadaan itulah kita berpikir bagaimana kita hidup normal dengan fakta fakta itu," lanjutnya.
Ia menambahkan, terkait new normal , pemerintah juga mendengarkan perdebatan di kalangan dokter, ulama, bahkan sosiolog. "Kita harus mengambil keputusan yang terbaik. Bagaimana yang terbaik, mari kita diskusi, belum ada keputusan soal itu, semua masih dalam wacana dan kontroversi masih ada." "Dan kita harus terbiasa harus menghadapi itu," tandas Mahfud MD.